Reformasi birokrasi pdf

Birokrasi ditandai dengan hirarki, tugas-tugas, wewenang, tanggung jawab, sistem reward dan sistem kontrol. Birokrasi diperlukan kehadirannya dalam suatu negara modern sebagai penghubung antara pemerintah dengan rakyat, untuk memberikan layanan terbaik kepada publik. Namun dalam kenyataannya, 5Ibid. Namun setidaknya terdaat beberapa ciri ideal dari birokrasi, yaitu :7 1. Individu pejabat secara personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh jabatannya manakala ia menjalankan tugas atau kepentingan individual dalam jabatannya.

Jabatan itu disusun dalam tingkatan hierarkhi dari atas ke bawah dan ke samping. Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hierarkhi itu secara spesifik berbeda satu sama lain. Setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan. Setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya. Setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak untuk menerima pensiun sesuai dengan tingkatan hierarkhi jabatan yang disandangnya. Terdapat struktur pengembangan karier yang jelas dengan promosi berdasarkan senioritas dan merit sesuai dengan pertimbangan yang obyektif.

Setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatannya dan resources instansinya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Setiap pejabat berada di bawah pengendalian dan pengawasan suatu system yang dijalankan secara disiplin. Sebagaimana dijelaskan di muka, birokrasi selama ini masih dipandang negatif oleh masyarakat, padahal birokrasi mempunyai peranan yang sangat strategis dalam memberikan pelayanan.

Penilaian yang negatif tersebut disebabkan beberapa factor, antara lain: 8 1. Banyak pejabat atau pegawai yang terlalu berpegang teguh pada peraturan yang berlaku, tidak dapat menyesuaikan diri dengan situasi yang sedang berlangsung. Tidak adanya human relations yang harmonis dalam instansi, sehingga antara pejabat yang satu dengan yang lain tidak saling kenal meskipun dalam satu lingkungan 3.

Ada sementara pegawai yang dengan sengaja memperlambat urusan dengan maksud tertentu 4. Para pejabat banyak yang ingin menunjukkan kekuasaannya.

Ada pejabat atau pegawai yang menentang kebijaksanaan pimpinan. Kebijaksanaan yang ditetapkan pimpinan tidak dimengerti oleh bawahannya sehingga kebijaksaan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Banyak pejabat atau pegawai yang tidak mau menerima perubahan dalam sistem, metode dan prosedur kerja. Berdasarkan proposisi ini dapat diketahui bahwa budaya tulis menjadi ciri utama birokrasi. Sesuai prisip impersonal dari birokrasi, budaya tulis merupakan perwujudan tanggung jawab dalam rangka pelaksanaan tugas sehari-hari.

Dengan dokumentasi secara tertulis, juga akan memperjelas tanggung jawab setiap eselon organisasi dalam menjalankan fungsinya. Guna mencapai suatu pelayanan publik yang baik memang banyak hal-hal yang perlu diperbaiki dan salah satunya melakukan pembaharuan birokrasi.

Birokrasi harus bisa mengurangi bebannya dalam pengambilan keputusan dengan membaginya kepada lebih banyak orang yang mana memungkinkannya lebih banyak keputusan dibuat ke bawah atau kepada pinggiran ketimbang mengkonsentrasikannya pada pusat yang akhirnya menjadi tidak berfungsi baik dalam memberikan pelayanan publik. Konsep desentralisasi kemudian yang akan menciptakan birokrasi yang lebih fleksibel, efektif, inovatif, serta menumbuhkan motivasi kerja daripada yang tersentralisasi.

Dan untuk menjalankan fungsi pelayanan publik yang baik maka dibutuhkan mesin birokrasi yang rasional, yaitu yang terwujud dalam bentuk reformasi birokrasi. Tujuan dilaksanakannya desentralisasi melalui pemberian otonomi kepada daerah adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah.

Di sisi lain, melalui pelaksanaan otonomi pemerintah daerah diharapkan lebih kreatif dalam mengembangkan potensi di daerahnya masing-masing sehingga mereka akan mampu melakukan pembangunan daerah.

Kesejahteraan rakyat sebagaimana hendak diwujudkan melalui pelaksanaan otonomi ini hanya mungkin dapat dicapai jika daerah mampu mengembangkan potensi yang mereka miliki sebagai model utama untuk melakukan pembangunan.

Atmosudirdjo mengusulkan perlunya semangat kewirausahaan dan peningkatan kinerja pelayanan aparatur daerah. Manajemen pelayanan publik diharapkan dapat menjadi lebih bersifat administratif.

Konsep atau formula tersebut dikenal sebagai New Public Management NPM , yaitu manajemen pelayanan yang berwatak entrepreneurship wirausaha. NPM dari satu sisi dianggap sebagai upaya pembebasan manajemen pemerintahan dari konservatisme administrasi klasik dengan jalan memasukkan cara bekerja sektor swasta ke dalam sektor pemerintahan.

Dengan demikian sejalan dengan pandangan. Osborne dan Gaebler NPM mengubah perspektif kerja pemerintah menjadi sejajar dengan sektor swasta Konsep reinventing government yang diperkenalkan oleh Osborne dan Gaebler ini sebenarnya adalah sebuah kritikan yang dialamatkan kepada konsep hirarki birokrasi milik Weber.

Menurut mereka, pandangan Weber mengenai birokrasi dinilai sudah tidak lagi efisien dan efektif dalam rangka memberikan pelayanan publik apalagi jika dikaitkan dengan perkembangan jaman. Kedua, NPM mencoba melihat manajemen pelayanan publik pada segi kinerja performance dan efisiensi, dan tidak dari segi politis.

Ketiga, pemecahan manajemen pelayanan publik menjadi badan-badan kecil dan sederhana yang berkaitan langsung dengan kepentingan dasar pengguna jasa user-pay bases. Keempat, menggunakan landasan pasar sebagai daya dorong bagi terciptanya kompetensi.

Kelima, pemangkasan ekonomi biaya tinggi sehingga ongkos untuk memperoleh pelayanan menjadi lebih murah. NPM menurut Rhodes juga ditandai dengan gaya manajemen yang berorientasi pada output, cara tersingkat, penggunaan insentif moneter dan kebebasan pengelolaan. Cara pengelolaan ini dinilai sesuai dengan semangat desentralisasi. NPM muncul sebagai bentuk yang mendorong pemerintah melakukan apa yang dinamakan reformasi di tubuh birokrasi.

Hal ini didasarkan pada pengalaman pemerintah Amerika Serikat yang kala itu dikritik karena tidak dapat memenuhi kebutuhan dan memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Kemudian dalam perkembangannya, model NPM ini melekat dalam agenda negara-negara yang sedang berkembang untuk mendorong pemerintahannya membentuk suatu tata pemerintahan yang baik atau disebut sebagai good governance. Hal ini karena desentralisasi baik dalam konteks administratif maupun dalam konteks politik tidak akan pernah bisa dilaksanakan secara efektif jika aparatur pemerintahan daerah gagal mengembangkan kapasitasnya secara memadai 15 Purwanto, Erwan Agus dan Wahyudi Kumorotomo, Birokrasi Publik dalam Sistem Politik Semi-Parlementer, Yogyakarta: Gava Media, , p.

Hal ini dikarenakan bahwa dalam suatu rejim negara yang sedang berkembang atau negara-negara yang sedang mengalami masa transisi seharusnya mendahulukan pembangunan kapasitas administrasi negaranya sebelum akhirnya melakukan apa yang disebut dengan reformasi dan membongkar sistem yang formal tersebut.

Lihat: B. Dalam konteks ini reinventing government dinilai signifikan dan tepat. Reinventing government dimaknai sebagai penciptaan kembali birokrasi dengan mendasarkan pada sistem wirausaha, yaitu menciptakan organisasi- organisasi dan sistem publik yang terbiasa memperbarui dan berkelanjutan, memperbaiki kualitasnya tanpa harus memperoleh dorongan dari luar.

Dengan kata lain, reinventing menjadikan pemerintah siap menghadapi tantangan yang mungkin tidak dapat diantisipasi. Di samping itu, reinventing tidak hanya memperbaiki keefektifan pemerintah sekarang ini, tetapi juga dapat membangun organisasi-organisasi yang mampu memperbaiki keefektifannya di masa mendatang pada waktu lingkungan organisasi mengalami perubahan.

Model pendekatan tersebut disebut pendekatan principal- agent. Para official ini adalah agent dari para pembuat kebijakan policy maker. Hal inilah yang menyebabkan sulitnya reformasi birokrasi dilakukan di banyak negara yang sedang berkembang. Harus ada keseimbangan dari institusi dan faktor-faktor sektoral lainnya. Pendekatan Weberian dalam penataan kelembagaan yang berlangsung dalam pendayagunaan aparatur negara hingga dewasa ini, secara klasikal menegaskan pentingnya rasionalisasi birokrasi yang menciptakan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas melalui 17 Myma Nurbarani, Reformasi Birokrasi Pemerintah…, p.

Oxford: UK Blackwell Publishing, , p. Dalam kondisi seperti itu akan sulit bagi Indonesia untuk menghadirkan clean government dan good governance. Jackson menilai bahwa birokrasi di Indonesia adalah model bureaucratic polity dimana terjadi akumulasi kekuasaan pada negara dan menyingkirkan peran masyarakat dari ruang politik dan pemerintahan. Sedangkan Hans Dieter Evers melihat bahwa proses birokrasi di Indonesia berkembang model birokrasi ala Parkinson dan Orwel.

Birokrasi ala Parkinson adalah pola dimana terjadi proses pertumbuhan jumlah personil dan pemekaran struktural dalam birokrasi secara tidak terkendali. Sedang birokrasi ala Orwel adalah pola birokrasi sebagai proses perluasan kekuasaaan pemerintah dengan maksud mengontrol kegiatan ekonomi, politik dan sosial dengan peraturan, regulasi dan bila perlu melalui paksaaan. Negara tampil sebagai satu-satunya kekuatan yang tidak dapat ditandingi oleh kelompok masyarakat manapun juga.

Negara menikmati otonominya berhadapan dengan masyarakat yang pada gilirannya sering memaksakan kepentingannya. Jaringan negara terutama lembaga-lembaga eksekutif, telah ber-kembang menjadi alat-alat efektif dalam mengelola dan menangani mobilisasi untuk mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh negara. Lebih dari itu negara juga berhasil mengontrol masyarakat dengan berbagai kebijakan dan perundang-undangan serta proses pembentukan tatanan politik, yang secara keseluruhan amat berdampak negatif terhadap nilai-nilai demokrasi.

Birokrasi di Indonesia ditandai pula dengan tingginya pertumbuhan pegawai dan pemekaran struktur organisasi. Birokrasi semakin besar dan membesar. Birokrasi juga semakin mengendalikan dan mengontrol masyarakat dalam bidang politik, ekonomi dan sosial 23 Untuk menjelaskan fenomena birokrasi yang detrimental terhadap proses pembangunan, hasil studi Alavi di beberapa negara Asia Selatan sangat relevan untuk digunakan.

Menurut hasil studi tersebut, manuver birokrasi yang bebas dari kendali masyarakatnya merupakan penyebab munculnya birokrasi yang bekerja untuk dirinya otonom , bukan untuk melayani masyarakat. Ada dua penjelasan mengenai hal tersebut. Pertama, Birokrasi di negara-negara berkembang menjadi overdeveloped setelah masa penjajahan berakhir sehingga tidak lagi memiliki atasan yang bisa menundukkannya. Kedua, Ketiadaan kelas sosial penyeimbang yang terorganisir untuk menundukkan kekuatan birokrasi.

Akibatnya birokrasi menjadi bebas dari kontrol masyarakat. Sehingga apabila orang berbicara tentang birokrasi selalu berkonotasi negatif. Birokrasi adalah lamban, berbelit-belit, menghalangi kemajuan, cenderung memperhatikan prosedur dibandingkan substansi, dan tidak efisien. Oleh sebab itu, secara teoritis birokrasi di Indonesia sudah berubah yang tidak lagi seperti itu, tetapi harus menuju pada birokrasi ala Weber di mana birokrasi benar-benar menekankan pada aspek efisiensi, efektivitas, profesionalisme.

Oleh karena itu, reformasi birokrasi merupakan sebuah keniscayaan. Reformasi secara naluri harus dilakukan karena tatanan pemerintahan yang baik pada suatu masa, dapat menjadi tidak sesuai lagi karena perkembangan jaman. Perbaikan di satu bidang harus menunjukkan kaitannya dengan bidang yang lain.

Apalagi dengan menganut sistem pemerintahan yang demokratis, maka setiap kebijakan publik harus mengakomodasi setiap kebutuhan rakyat. Miftah menegaskan, pemimpin daerah seharusnya mengenal warganya secara baik, sehingga pelayanan publik tidak lagi berorientasi pada kepentingan penguasa, tetapi lebih kepada kepentingan publik. Antrian panjang dalam memperoleh bantuan, padahal sudah ditimpa bencana, masih dipersulit dengan birokrasi yang panjang, adalah contoh bahwa pelayanan publik belum berorietasi pada kepentingan publik.

Kelemahan lain birokrasi di Indonesia antara lain karena banyak kegiatan yang tidak perlu dilakukan, tetapi tetap dipaksakan untuk dijalankan oleh pemerintah.

Oleh karenanya untuk dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat selayaknya perlu diketahui terlebih dahulu persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Ketika persoalan-persoalan dalam masyarakat sudah dapat diinventarisir dan dilakukan analisis maka strategi-strategi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut akan semakin jelas dan konkret dampaknya bagi masyarakat.

Pelayanan merupakan usaha apa saja yang mempertinggi kepuasan pelanggan whatever enhances customer satisfaction. Ukuran paling nyata keberhasilan otonomi daerah dalam kerangka kemajuan berkebebasan dan berkemajuan adalah inovasi.

Meski diselenggarakan secara serentak, otonomi daerah tidak beroperasi dalam kondisi awal, beban penyelenggaraan dan kemampuan memproduksi hasil yang sama bagi pemerintahan daerahnya. Namun, beberapa daerah selain berada dalam tingkat kesiapan yang rendah, mereka harus dihadapkan pada tingkat ketersediaan modalitas yang juga minim sementara tantangan dan permasalahan yang dihadapi demikian rumit.

Inovasi adalah syarat yang diperlukan pemerintah yang berorientasi kepada hasil dan kinerja goal oriented. Menilai kemajuan otonomi dalam ukuran inovasi berarti menilai seberapa jauh kebebasan yang dimiliki daerah mampu mendorong munculnya program, kebijakan serta gagasan lokal yang cerdas, khas dan genuine dalam mensiasati setiap bentuk keterbatasan atau mengoptimalkan setiap bentuk keunggulan daerah yang dimiliki.

Dalam konteks ini, inovasi menemukan arti penting. Inovasi bukan saja nama lain dari kearifan dan kejeniusan lokal yang terlembaga. Dalam setiap inovasi, terpendam senantiasa kreativitas. Jika terobosan mencerminkan kemajuan, kreativitas mencerminkan kebebasan. Inovasi tidak sekedar inisiatif, inovasi adalah sebuah terobosan.

Jika inisiatif menggambarkan suatu prakarsa awal yang jeli, terobosan menggambarkan paduan kreativitas dan kecerdasan untuk keluar dari kebuntuan.

Entah itu kebuntuan karena keterbatasan sarana atau kebuntuan karena kecenderungan mengupayakan segala sesuatu secara biasa-biasa saja.

Pada gilirannya, betapa pun bagus sebuah inovasi, ia tidak akan berguna jika tidak bermakna strategis, berpotensi produktif serta memberi efek sinambung. Pelayanan masyarakat bisa dikatakan baik profesional bila masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan dan dengan prosedur yang tidak panjang, biaya murah, waktu cepat dan hampir tidak ada keluhan yang diberikan kepadanya.

Kondisi tersebut dapat terwujud bilamana organisasi publik didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni baik dari kualitas maupun kuantitas, disamping juga adanya sumber daya peralatan dan sumber daya keuangan yang memadai.

Akibatnya sistem pemerintahan termasuk pranata-pranata yang diperlukan untuk mendukung sistem politik demokratis, otonomi daerah dan sistem ekonomi pasar yang lebih terbuka belum sepenuhnya tersedia. Salah satu pranata tersebut adalah sistem birokrasi publik. Sistem ini terdiri atas tiga komponen pokok yaitu peraturan dasar tentang sistem birokrasi, sistem 27 Myma Nurbarani, Reformasi Birokrasi Pemerintah…, p. Secara khusus dalam presentasi ini saya akan menyoroti sistem kepegawaian.

Dari jumlah tersebut lebih dari 1,6 juta orang adalah tenaga kependidikan dan Dari gambaran umum ini jelaslah bahwa bagi Indonesia isu pokok bukan besarnya jumlah PNS, karena untuk memberikan pelayanan umum yg minimal diperlukan lebih kurang 4,3 juta PNS. Karena itu nampaknya reformasi birokrasi khususnya reformasi kepegawaian harus dipusatkan pada tiga aspek yaitu penataan sistem penggajian dan jaminan sosial PNS, pendistribusian mutu PNS yang lebih merata antar daerah perkotaan dan pedesaan, serta mengatasi ketimpangan dalam kompetensi perumusan kebijakan.

Penataan gaji dan jaminan sosial harus merupakan fokus utama dalam reformasi birokrasi karena sistem penggajian PNS yang diterapkan terlalu menyimpang dari acuan teori penggajian yang berlaku. Literatur manajemen SDM yang banyak dianut oleh banyak negara, skala penggajian yang baik dan yang mampu memacu prestasi kerja adalah yang memiliki rasio 1: 20 antara gaji terendah dan gaji tertinggi. Pada masa-masa awal Pemerintahan Indonesia, sistem penggajian PNS menggunakan skala seperti tersebut.

Skala penggajian yang kita terapkan mungkin merupakan sistem penggajian yang paling kompleks di dunia karena menggunakan skala gabungan dan rasio antara gaji pokok tertinggi dan terendah terlalu tipis. Selain itu ada tunjangan fungsional yang besarnya dan tunjangan struktural untuk para pejabat eselon IV sampai eselon I.

Karena itulah sistem penggajian ini disebut sebagai sistem yang menggunakan skala gabungan. Bahkan berada di bawah gaji para anggota dan pegawai berbagai komisi yang tumbuh bak jamur selama masa pemerintahan SBY-MJK.

Karena itu reformasi birokrasi harus memberikan prioritas pertama pada sistem penggajian PNS. Reformasi birokrasi juga harus diarahkan untuk menciptakan sistem kepegawaian meritokratik. Landasan hukum untuk sistem kepegawaian meritokratik yang bertujuan untuk menjamin agar birokrasi pemerintah bersih dari intervensi politik sebenarnya sudah ada yaitu UU No.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan, birokrasi sebagai ujung tombak pelaksana pelayanan publik mencakup berbagai program pembangunan dan kebijaksanaan pemerintah. Akan tetapi dalam kenyataannya, birokrasi yang dimaksudkan untuk melaksanakan tugas- tugas umum pemerintahan dan pembangunan tersebut, seringkali mendapatkan kesan berbeda dari pandangan masyarakat. Birokrasi di dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan termasuk di dalamnya penyelenggaraan pelayanan publik diberi kesan adanya proses panjang dan berbelit-belit apabila masyarakat menyelesaikan urusannya berkaitan dengan pelayanan aparatur pemerintahan.

Akibatnya, birokrasi selalu mendapatkan citra negatif yang tidak menguntungkan bagi perkembangan birokrasi itu sendiri khususnya dalam hal pelayanan publik : 29 Oleh karena itu, untuk menanggulangi kesan buruk birokrasi yang telah ada selama ini, perlu dilakukan beberapa perubahan sikap dan perilaku berkaitan denganbirokrasi dan pelakunya birokrat , antara lain seperti di bawah ini.

Birokrasi harus lebih mengutamakan sifat pendekatan tugas yang diarahkanpada hal pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta menghindarkan kesan pendekatan kekuasaan dan kewenangan. Remember me on this computer. Enter the email address you signed up with and we'll email you a reset link.

Need an account? Click here to sign up. Download Free PDF. Makalah Reformasi Birokrasi Indonesia. Nailuredha Hermanto. A short summary of this paper. Yang mana makalah ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas Mata Kuliah Birokrasi, serta dapat mengetahui bagaimana keadaan birokrasi di era reformasi dan apa sesungguhnya reformasi birokrasi itu. Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan makalah ini masih banyak kekurangan-kekurangan, hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan, waktu, serta sumber yang penulis miliki.

Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan penyusunan makalah selanjutnya. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Dosen Pembimbing Mata Kuliah Birokrasi, semoga makalah ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi kami dan juga para pembaca lainnya.

Latar Belakang Gerakan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa pada tahun menuntut perbaikan kondisi Indonesia setelah hancur lebur ketika akhir era orde baru. Pada masa orde baru birokrasi dijadikan premium mobile pemerintah untuk membangun kekuatan politik sehingga Birokrasi yang seharusnya netral maka berubah menjadi monoloyalitas. Maka gerakan reformasi menuntut reformasi birokrasi di Indonesia agar terwujud tujuan- tujuan bangsa Indonesia.

Makalah reformasi birokrasi ini kami susun dengan tujuan mengetahui konsep tentang reformasi birokrasi dan bagaimana keadaan birokrasi di era reformasi saat ini. Rumusan Masalah 1. Bagaimana konsep reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh pemerintah? Bagaimana kondisi birokrasi Indonesia di era reformasi? Bagaimana kilas balik reformasi birokrasi di Indonesia? Tujuan Penulisan Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah : 1. Untuk mengetahui konsep-konsep reformasi birokrasi.

Untuk mengetahui bagaimana keadaan birokrasi di era reformasi, dan 3. Unutk pemenuhan tugas matakuliah birokrasi.

Metode Penulisan Makalah ini ditulis dengan metode penulisan eksposisi deskripsi yang menggunakan studi literature pada buku buku dan juga materi yang ada di Internet. Reformasi Birokrasi A. Pengertian Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi adalah suatu perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi seperti kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, aparatur, pengawasan dan pelayanan publik, yang dilakukan secara sadar untuk memposisikan diri birokrasi kembali, dalam rangka menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan yang dinamis.

Perubahan tersebut dilakukan untuk melaksanakan peran dan fungsi birokrasi secara tepat, cepat dan konsisten, guna menghasilkan manfaat sesuai diamanatkan konstitusi. Perubahan kearah yang lebih baik, merupakan cerminan dari seluruh kebutuhan yang bertitik tolak dari fakta adanya peran birokrasi saat ini yang masih jauh dari harapan.

Reformasi birokrasi merupakah salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap system penyelangggaraan pemerintah uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformsi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut KEMENPAN, reformasi birokrasi merupakan langkah sreategis membangun sumber daya aparatur Negara yang professional, memliki daya guna dan hasil guna yang professional dalam rangka menunjang jalannya pemerintah dan pembangunan social.

Penyebab Munculnya Reformasi Birokrasi Menurut Miftah Thoha , ia mengatakan bahwa ada beberapa factor yang bisa mendorong terjadinya reformasi birokrasi, yaitu : a. Adanya kebutuhan melakukan perubahan dan pembaharuan. Adanya kebutuan melakukan perubahan dan pembaharuan aparatur Negara dan pemerintah itu sangat tergantung dari kebutuhan dari pimpinan nasioanal kita. Kebutuhan itu didukung oleh kebjakan politik yang strategis dan dijadikan suatu program nasional dengan dukungan seluruh komponen rakyat.

Memahami perubahan yang terjadi di lingkungan strategis nasional. Dua kejadian ini yang perlu dijadikan dorongan dan rencana adanya perubahan dan pembaruan aparatur. Memahami perubahan yang terjadi di lingkungan strategis global. Perubahan lingkungan strategis global tidak berdiri sendiri, ia memperhatikan factor perubahan global. Perubahan global antara lain system desentralisasi dan demokrasi yang sedang banyak dipakai oleh Negara Negara yang menginginkan juga terjadinya kepemerintahan yang baik.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi yang mulai diterapkan dalam pemerintahan yang elektronik. Memahami perubahan yang terjadi dalam paradigma manajemen pemerintahan. Perubahan global sangat erat kaitannya dengan paradigm tata kelola pemerintah yang baik. Desentralisasi, otonomi, demokrasi, akuntabilitas public, transparansi, dan ditegakkannya hukum merupakan dorongan-dorongan yang kuat terhadap lahirnya perubahan dalam lahirnya manajemen pemerintah.

Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan yang professional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke 21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun Sedangkan Misi reformasi birokrasi Indonesia adalah : a.

Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan public, mindset, dan cultural set. Mengembangkan mekanisme control yang efektif d. Mengelola sengketa administrated secara efektif dan efisien. Tujuan Reformasi Birokrasi Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profersional dengan karakteristik adapif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani public, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dank ode etik aparatur Negara.

Adapun area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan, seperti yang dikemukanan pada table dibawah ini : Area Hasil yang diharapkan Organisasi Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran Tatalaksana Sistem , proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip prinsip good governance Peraturan perundang- Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan undangan kondusif Sumber daya manusia SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, aparatur capable, profersioanl, berkinerja tinggi, dan sejahtera Pengawasan Meningkatnya kapasistas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Akuntabilitas Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Pelayanan Publik Pelayanan prima sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat Pola pikir dan Budaya Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi Aparatur Tabel 1 : Area tujuan reformasi birokrasi E.